Mengingat-ingat Sejarah..............

Kapan Perang Dunia II Meletus?


/
Artikel Terkait:
Mutiara di Ujung Timur (1): Jejak Perang Dunia di Hollandia
DJP Siap Hapuskan Sejarah Perang Dunia II
Akhirnya, Prajurit Terakhir Itu Mangkat
Selasa, 1 September 2009 12:52 WIB
GDANSK, KOMPAS.com-Kapan sebenarnya Perang Dunia II berkecamuk ke seluruh dunia? Tujuh dekade setelah serangan Nazi Jerman ke Polandia, jawaban pertanyaan itu tergantung kepada bagaiman orang mengasumsikannya.Seperti dilansir AFP, kebanyakan sejarawan setuju bahwa perang dunia pecah pertamakali pada 1 September 1939 ketika sebuah kapal perang Jerman menembaki pelabuhan Polandia di Danzig (kini Gdansk), dan pasukan Nazi menyeberangi perbatasan Polandia tanpa mengumumkan terlebih dahulu pernyataan perang.Perang itu sebenarnya masih merupakan konflik Jerman-Polandia sampai 3 September ketika Inggris dan Perancis yang terikat pakta militer dengan Polandia, mengumumkan perang terhadap Jerman, untuk melibatkan seluruh imperiumnya ke dalam perang dunia.Perang Dunia II secara formal memang melibatkan hampir semua bangsa di planet itu, dengan derajat berbeda-beda.Pandangan lain muncul dari Asia. Pemimpin China, Chiang Kai-shek, dalam catatan hariannya, menuliskan bahwa awal Perang Dunia meletus pada 1931 manakala Jepang menguasai Manchuria di Timur Laut China yang kemudian berubah menjadi negara boneka Jepang. Sejumlah orang lainnya di China menganggap perang dunia mulai pada 7 Juli 1937, tatkala pasukan Jepang melancarkan serangan besar-besaran ke seluruh wilayah China.Sementara di Rusia, yang perang ini disebut sebagai "Perang Patriot Agung" dimulai pada 22 Juni 1941, ketika pasukan Nazi menginvasi Uni Soviet.Polandia sendiri mengingat bahwa pasukan Soviet masuk ke wilayah timur negeri itu pada 17 September 1939, di bawah Pakta Molotov-Ribbentrop Pact dengan penguasa Nazi. Saat sama, pasukan Soviet yang berperang melawan Jepang pada 1938 dan 1939, menyerang Finlandia beberapa minggu setelah bergerak masuk ke Polandia, dan juga menduduki Estonia, Latvia dan Lithuania pada 1940.Untuk negara-negara Eropa Barat, konflik itu masih dikategorikan sebagai "Perang Semu" sampai 1940 ketika gerakan pasukan Nazi ke Denmark, Norwegia, Belgia dan Belanda, kemudian menyerang Inggris dari udara.Sekutu Jerman, penguasa fasis Italia, juga menceburkan ke dalam konflik global itu pada 1940. Sedangkan bagi Amerika Serikat, Perang Dunia II bermula pada 7 Desember 1941, setelah Jepang membom pangkalan angkatan laut AS di Pearl Harbor, Hawaii.Eh ternyata ada penafsiran berbeda mengenai akhir Perang Dunia II. Di Eropa Barat, fokusnya tertuju pada 8 Mei 1945, sementara Rusia percaya itu terjadi pada 9 Mei 1945 saat Jerman menandatangani penyerahan diri mereka. Sementara itu di kawasan Pasifik, perang dunia dianggap berakhir pada 2 September 1945, ketika Jepang menyerah kepada Amerika Serikat menyusul bom atom di Hiroshima dan Nagasaki.

Indonesia Lahan Empuk Penjahat Ber Kerah Putih ................... Ooooooooo Kaaaaasihan

Bank Century, Kartu Sakti Gembosi SBY-Boediono?
Oleh iskandarjet

Bank Century (KOMPAS/LUCKY PRANSISKA)
Tanpa diduga sebelumnya, upaya pemerintah menyelamatkan Bank Century dari kehancuran akibat perambokan sistematis yang dilakukan pemiliknya berkembang cepat dan langsung masuk ke pusat medan politik nan panas.
Sejatinya, pengucuran dana (yang menurut Menkeu Sri Mulyani sebatas menaikkan CAR atau rasio kecukupan modal) sebesar Rp. 6,7 triliun hanya akan berbuntut pada pengusutan hukum di BPK, KPK atau kepolisian jika terindikasi ada oknum yang merekayasa pengucuran dana segar tersebut. Artinya, dengan asumsi ada orang-orang di pemerintahan dan di manajemen Bank Century yang menikmati keuntungan secara haram dari pengucuran dana, maka kasus ini, seperti biasa, akan kembali menambah daftar panjang koruptor dan penjahat berkerah putih Indonesia.
Tapi ternyata yang merebak belakangan adalah konflik horizontal antara Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menkeu Sri Mulyani dan Mantan Gubernur BI Boediono yang terpilih sebagai Wakil Presiden RI periode 2009-2014.
Jusuf Kalla yang merasa dirinya hendak dibenamkan dalam kasus ini langsung bereaksi. Dia segera mengoreksi tanggal audiensi antara dirinya dengan Sri Mulyani dan Boediono. Sebelumnya Sri Mulyani mengaku melaporkan kasus Bank Century ke Wapres Jusuf Kalla tanggal 22 November atau sehari sebelum LPS mengeluarkan dana pertama sebesar RP. 2,7 triliun lebih. Tapi menurut JK, Menkeu baru menghadap kepadanya (berhubung Presiden SBY masih berada di AS) tanggal 25 November 2009.
“Jadi, seolah-olah saya tahu pengucuran dana itu. Padahal, saya tidak tahu sama sekali,” papar Wapres dalam sebuah jumpa pers yang dilengkapi dengan kronologi lengkap kasus Bank Century (KOMPAS, 1/9).
Selain itu, JK juga memaparkan bahwa Boediono tidak berani melaporkan pendiri Bank Century Robert Tantular yang jelas-jelas menipu banknya sendiri senilai Rp. 1,4 triliun ke pihak kepolisian. Karena Bank Indonesia tidak berani berbuat apa-apa dengan alasan tidak ada landasan hukum, akhirnya Jusuf Kalla berinisiatif menginstruksikan kapolri menangkap Robert Tantular.
Langkah JK ini bisa ditanggapi dengan pikiran positif dan negatif. Bagi yang berpikiran positif, apa yang dilakukan oleh JK adalah langkah yang tepat dalam rangka mendudukkan setiap perkara pada porsi yang sebenar-benarnya. Termasuk soal aspek kriminal dan langkah pemerintah yang dinilai tidak tegas dalam menangani kejahatan berkerah putih yang selalu berulang dari zaman Edi Tansil hingga era Robert Tanular dengan nilai kerugian yang fantastik hingga triliunan rupiah.
Tapi langkah JK ini juga bisa dianggap sebagai upaya penggembosan terhadap pemerintah terpilih. JK dinilai sedang berusaha mencitrakan sosok seorang Boediono sebagai pemimpin yang tidak tegas. Bila ini berkembang terus tanpa kendali politis dari partai penguasa dan pemenang pemilu, tidak mustahil citra pemerintahan SBY-Boediono langsung merosot bahkan sebelum mereka berdua dilantik Oktober nanti.
Tapi apapun penilaian orang terhadap pernyataan-pernyataan keras JK seputar kasus Bank Century, saya sepakat 1000% dengan ucapkan JK berikut:
“Pendapat saya sejak awal solusi terhadap bank-bank bermasalah tidak dengan bail out karena sesuai pengalaman tahun 1998 sehingga merugikan negara sampai Rp 600 triliun dalam bentuk bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Hingga kini bahkan sampai 20 tahun mendatang rakyat harus membayar dengan bunga dan pokok sebesar Rp 60 triliun melalui APBN. Padahal, seharusnya kasus itu menjadi tanggung jawab pengawas bank yang ketat dari Bank Indonesia,” ujarnya.
Pertanyaannya, akankah Robert Tanular menjadi penjahat terakhir yang berhasil menggerus uang negara dan masyarakat triliunan rupiah lewat jalur perbankan? Atau besok kita kembali membaca kasus perampokan serupa?

One The Max Two One.................Rasailah

Pemerintah Tak Pernah Mau Belajar Dari Pengalaman Masa Lalu
Oleh yudistira ardy
Mengapa kami mengatakan demikian ???
Ada Banyak hal kejadian atau persoalan yang dihadapi bangsa ini adalah persoalan yang sama hanya versi yang berbeda.Contoh kasus BLBI dan kini terulang lagi dengan kasus Century.Mengapa demikian ?? Sudah tau Bank atau oknum Bank yang salah sehingga pada waktu itu bisa menyebabkan bank collapse atau bangkrut, kok dibantu ? Bukannya pada saat sekarang Bank Indonesia atau bank lainnya udah punya kredibilitas yang bagus sehingga kalau 1 bank yang ambruk karena kesalahan oknumnya sendiri, biarlh ditutup ?
Tetapi kini, justru semua pada lepas tangan termasuk Menteri Keuangan Sri Mulyani dan mantan Gubernur BI Boediono dan malah menunjuk telah seizin Bp. Muh. Jusuf Kalla.Wah..wah..wahh..kalau melirik kasus Century ini bisa jadi kejahatan terorganisir : simak :
http://bisnis.vivanews.com/news/read/86765-kejahatan_century_terorganisir
Apalagi pada waktu itu sudah berdekatan masa Pemilihan Presiden atau dikenal Pemilu. Setelah semua terkuak di rapat Dewan beberapa hari yang lalu, maka Bp. Muh. Jusuf Kalla pun mengatakan bahwa kasus Century bukan seizin darinya dan tidak pernah dilaporkan oleh Gubernur BI Boediono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani, simak :
http://fajar.co.id/index.php?option=news&id=68004
sepertinya semua ada alurnya.
Sebagai masyarakat awam melihat semua ini sebenarnya banyak unsur merugikan negara, apakah KPK, BPK dan Kepolisian berani mengungkapkannya apalagi semua tokoh yang terlibat dikasus Century kini akan menjabat di petinggi pemerintahan berikutnya,..mari kita nantikan kerja aparat untuk mengungkap Kesalahan Prosedur, dan kami menganggap Pemerintah tidak pernah mau belajar dari masa lalu,……

Kalau Penjahat Yang Dekat dengan Penguasa ......Pasti di Lindungi

Bank Century: Risiko Sistemik Kabinet SBY
Oleh bungaaster
Berkali-kali Menkeu Nyonya Sri Mulyani menyatakan bahwa alasan menyelamatkan Bank Century karena bank ini ‘berpotensi sistemik’ dalam merusak sistem perbankan nasional. Karena ada ‘resiko sistemik’ maka Negara –dalam hal ini LPS– bertanggung jawab untuk menyuntikkan dana 6,7 triliun rupiah ke bank tersebut. Sebuah argumen yang masih layak diperdebatkan, apakah sistemik yang dimaksud? Benarkah hipotesis bahwa kalau Bank Century tidak diselamatkan –alias langsung ditutup saja– akan ada potensi kerusakan sistemik? Ataukah itu hanya imajinasi paranoid dari para bankir sayap kanan –ideologi yang sama yang meruntuhkan perbankan pada 1998 dan Amerika pada dekade ini?
Menkeu juga berkali-kali menyatakan bahwa kebijakan itu sah. Bahwa kebijakan ini telah melalui prosedur formal yang benar, sesuatu yang kemudian terbantahkan sebagian oleh kenyataan bahwa Perpu JPS telah ditolak DPR; dan bukti bahwa keputusan itu tanpa ijin/persetujuan lebih dahulu dari pemegang mandat politik, yaitu Tuan Presiden/Wapres. Khusus Tuan Presiden, sampai hari ini tidak ada konfirmasi apakah SBY menyetujui hal ini pada pertemuan tanggal 13 November 2008.
Beberapa pengamat –diantaranya Tuan Antonius Tony Prasetyantono, Chief Economist BNI dan dosen FE-UGM– menyatakan bahwa tidak ada potensi kerugian dalam kasus ini. Seperti juga Kepala LPS, Tuan Firdaus Djaelani, mereka menyatakan bahwa kerugian negara dalam kasus Bank Century adalah hipotetis karena bisa dijual dengan harga lebih mahal daripada dana suntikannya, sebuah mitos yang sejak BLBI pertama tidak pernah terbukti. Mungkin Tuan dan Nyonya sekalian masih ingat, recovery rate eks BPPN hanyalah sebesar 28%.
Saya kira kita perlu mengujinya satu per satu beberapa argumen yang ditawarkan pada publik belakangan ini.
Pertama, sistemik. Sampai hari ini BI dan Menkeu sebagai KKSK tidak pernah menjelaskan dengan gamblang apa itu resiko sistemik dan bagaimana itu bisa terjadi. Yang parah bahwa penjelasan sistemik itu barangkali tidak sampai di telinga Tuan Presiden dan Tuan Wapres sampai konfirmasi terakhir tanggal 25 November 2008 saat Nyonya Sri Mulyani melapor pada Tuan Wapres, 2 hari setelah pengucuran pertama sebesar 2,7 triliun pada tanggal 23 Nov.
Sistemik telah berubah menjadi loncatan logika yang ngawur. Sebuah problem di sebuah bank kecil yang diawali oleh kesalahan kriminal para bankirnya dipetakan sebagai punya potensi pengaruh pada keseluruhan sistem perbankan nasional. Imajinasi yang dibangun bahwa bila dibiarkan atau ditutup maka hal ini akan menciptakan rush pd perbankan nasional perlu diuji: apakah benar? Adakah penjelasan teknis mengenai hal ini? Ataukah jangan-jangan ada deposan besar tertentu yang perlu dilindungi atau ditalangi oleh LPS? Bagaimana saling terkait dengan bank atau institusi lain sehingga berpotensi sistemik? Berbagai gosip di dunia bawah tanah perbankan menduga bahwa ada deposan besar yang tersangkut uangnya dan harus ditalangi; mengganggu dan menuntut penjelasan apa yang dimaksud sistemik tersebut.
Yang menyakitkan adanya pikiran bahwa karena kesalahan kriminal di sebuah bank –ingat kasus Bank Century diawali oleh tindak penerbitan reksadana bodong dan eksposure kredit yang nakal– dapat ‘dibantu negara’ ketika ia bersifat sistemik. Apa ini? Seperti berpesan: jadilah penjahat yang punya pengaruh sistemik, pastilah dibantu negara.
Para pengamat dan juga Nyonya Menkeu selalu bilang bahwa uang talangan bukanlah uang negara. Apa benar? Setoran awal LPS senilai 4 T merupakan uang negara. Premi dari peserta penjaminan LPS pada akhirnya sebenarnya adalah uang rakyat. Ketika premi dihabiskan –atau menjadi mahal karena resiko sistemik yang diciptakan para bankir nakal– maka bebannya ditaruh pada pundak para deposan dan kreditur. SBI 6,5% tapi KPR 15%, selisih yang besar karena ada resiko pada sistem, harus ditanggung dengan membebankan premi pada ‘biaya’. Dan jatuhlah pada tanggungan Anda, Tuan dan Nyonya para nasabah bank kita tercinta.
Kedua, soal sah. Menkeu selalu berlindung pada argumen bahwa kebijakan ini diambil secara sah. Nyonya Menkeu lupa bahwa dalam azas kebijakan publik, sah saja tidak pernah cukup. Ada azas lain yang lebih penting, yaitu adil. Semua kebijakan Pak Harto juga sah; bahkan praktis semua kasus korupsi modern juga sah karena secara administratif telah memenuhi syarat formal. Korupsi modern diatur dalam ruang aturan legal yang ketat, melalui proses tender, ditetapkan melalui aturan formal dan sah. Memang sah tapi kok tidak adil ya? Kesalahan kriminal segelintir orang kok ditanggung oleh kita bersama?
Ketiga, potensi kerugian. Beberapa pengamat –seperti Tuan Toni– bilang bahwa tidak ada kerugian negara dalam kasus Bank Century. Apakah benar? Bahkan bila Tuan Toni memperhitungkan PV (present value) dari suntikan dana ini pada 3 tahun mendatang; apakah tidak ada potensi kerugian? Benarkah kita bisa menjamin bahwa pada 3 tahun mendatang nilai penjualan Bank Century lebih besar dari 6,7 triliun? Siapakah yang mau membeli dengan nilai lebih dari 6,7 triliun ketika aset dan resiko manajemennya jauh lebih rendah dari angka itu? Apalagi mengingat pengalaman 1998 ketika recovery rate aset eks bank hanyalah 28%?
Yang lebih tidak masuk akal adalah wacana yang dilontarkan pengamat –misalnya Tuan Toni– ini dinyatakan sebelum audit (BPK) dilakukan. Tidak ada laporan faktual yang kredibel yang menjelaskan posisi aset sebenarnya Bank Century, berapa kewajibannya, berapa Dana Pihak Ketiganya serta berapa aset bersih wajarnya? Baiklah barangkali Tuan-tuan di DPR yang membongkar kasus ini punya pretensi dengan bayangan kerugian besar tapi menyatakan bahwa Century tidak berpotensi kerugian merupakan imajinasi sesat.
Keempat, yang paling mengkhawatirkan adalah kenyataan bahwa beberapa pihak yang terlibat merupakan jantung dari kabinet SBY, sekarang dan kabinet mendatang. BI bersalah karena gagal melakukan pengawasan yang baik; pimpinannya waktu itu adalah Tuan Boediono yang sekarang jadi Wapres terpilih. Tuan Boediono bahkan ditunjuk Jenderal SBY untuk memimpin penyusunan program kerja 100 harinya. Pihak lain yang terlibat adalah Nyonya Sri Mulyani, Menkeu sekarang dan dipastikan salah satu jantung mesin ekonomi SBY di kabinet mendatang.
Luar biasa. Dengan orang-orang yang sama, cara berpikir yang sama serta cara mengelola kebijakan publik yang sama; menurut saya mengkhawatirkan untuk membayangkan bagaimana mesin kabinet SBY mengolah kebijakan publik di masa depan. Dengan kasus yang identik di masa depan ataukah kasus lain, sulit mengharapkan adanya keluaran kebijakan berbeda pada periode mendatang.
Orang yang sama, cara berpikir yang sama dan cara mengelola kebijakan publik yang sama merupakan resiko yang melekat pada kabinet SBY mendatang. Dan kasus Bank Century membuat gamblang bagaimana resiko sistemik yang melekat pada kabinet mendatang. Resiko sistemik, resiko yang melekat pada sistem kerja sebuah organisasi.
Cilaka dua belas, Tuan dan Nyonya.

Gimana Pak Polisi ...... Ada DUIT .... Kagak ....?

Deddy Corbuzier Siap Ungkap Persembunyian Noordin M Top, Asalkan...
Senin, 31/8/2009

KOMPAS/DAHONO FITRIANTO
Deddy Corbuzier
Artikel Terkait:
GM Utut Akhirnya Kalahkan Deddy Corbuzier..
JAKARTA, KOMPAS.com - Mentalis Deddy Corbuzier mengaku mengetahui di mana lokasi persembunyian para pelaku teroris yang selama ini meresahkan masyarakat, termasuk Noordin M Top, gembong teroris nomor wahid yang paling dicari Tim Densus 88 Anti-Teror,
"Tahu lah," jawabnya dengan yakin ketika ditanya apakah bisa meramal di mana lokasi para pelaku teror bersembunyi usai mendatangi Mabes Polri, terkait pemanggilan atas kasus atraksi penembakan di salah satu stasiun televisi, Senin (31/8).
Namun, ketika ditanya lebih lanjut di mana lokasi para pelaku teroris itu, ia menjawab: "Semua tergantung bayarannya. Gue kerja bukannya hobi," kilah Deddy.
Disinggung pula soal apakah pihak Mabes Polri telah meminta bantuannya untuk membantu menangkap para pelaku teror tersebut, Deddy juga tak mau menjawab tegas. "Yah itu tadi, tergantung bayarannya," jawab singkat.
Mentalis identik dengan tampilan layaknya Kaisar Ming dalam film animasi Flash Gordon itu, kerap mencuri perhatian publik saat melakukan aksinya, seperti berhasil menebak headline surat kabar Kompas pada tahun 2003 dan 2008 lalu. Ia juga berhasil menebak hasil quick count salah satu lembaga survei usai Pilpres, Juli lalu.

Indonesia Sayang ....... Indonesia Malang ..... Hasil nya Centang perenang

Tanah Subur, Kenapa Impor, Ya?
Oleh hadiwibowo
Membaca berita di Kompas akhir-akhir ini tentang berbagai impor bahan pangan, saya jadi teringat lagu Koes Plus tahun 70-an yang liriknya seperti ini :
Bukan lautan hanya kolam susu, kail dan jala cukup menghidupimu
Tiada badai tiada topan kau temui, ikan dan udang menghampirimu
Orang bilang tanah kita tanah surga
Tongkat kayu dan batu jadi tanaman.
Ya, tanah air kita-Indonesia memang subur dari dulu sampai sekarang, sehingga membuat ngiler para penjajah untuk membuat koloni di tanah air kita. Bayangkan tongkat dan batu jadi tanaman, ikan dan udang menghampirimu. Kail dan jala bisa menghidupimu !
Tapi itu duluuuuu. Seiring dengan waktu, walaupun tanah kita tetap subur, tapi kalo tidak digarap dengan baik ya akhirnya kita harus impor kedele, beras, gula, jagung, daging, bahkan air minum.
Ironis sekali ya.
Lautan, danau dan sungai sudah dikaplingi, ditumbuhi rumah-rumah ilegal, jadi tempat pembuangan sampah akhir dan kalau perlu dijadikan daratan. Jadi boro-boro menghampiri, ikan dan udang malah mati gak bisa hidup. Kalau sudah begitu apakah kail dan jala masih bisa menghidupimu ?
Tanah nganggur pasti dilirik untuk dijadikan area bisnis (toko atau mall gitu loh), minimal diaspal atau diplester semen. Kayu dan batu bukan jadi tanaman, tapi jadi bangunan la yaw.
Kalau masih nekat jadi petani atau nelayan, siap-siap saja hidup kere dan miskin terjerat tengkulak, hutang, mafia, pungli dan biaya hidup yang untuk hidup sederhana saja susah. Gimana mau produksi hasil pertanian berkualitas tinggi dengan harga murah ? Kalau jalur distribusi dalam negeri begitu mahal, harga pupuk dan mesin pertanian mahal dan hari panen adalah hari anjlognya harga.
Dalam acara Mario Teguh Golden Way, dikatakan bahwa bukan besar kecilnya batu yang bisa melukai, tapi kecepatan dan ketepatan lemparannya. Dengan kata lain orang yang melakukannyalah yang menentukan bukan batunya.
Begitu juga dengan tanah air kita-Indonesia, bukan subur atau tidak tanahnya, tapi penduduknyalah yang menentukan gemah ripah loh jinawi atau tidaknya.

Demi Bangsa dan Negara Indonesia Tercinta ........ Namun harus Jujur n Konsekwen .... Lanjutkan

Bolehkah Pendukung JK & Megawati Menjadi Menteri SBY?
Oleh wijaya kusumah
Pertanyaan ini begitu menggunjang hati dan perasaan saya. Sebab saya adalah pendukung berat pak JK dan pengagum ibu Megawati. Kalau melihat hadirnya pak SBY ke rumah pak Agung Laksono (Wakil ketua Golkar) beberapa waktu lalu dalam acara buka puasa bersama, kayaknya para pendukung JK bisa bernafas lega. Mengapa? Karena nampaknya pak SBY akan memberikan kursi untuk para kader golkar menjadi menteri. Begitupun dengan hadirnya beberapa petinggi partai demokrat ke PDIP membuat mata kita terbelalak bahwa dalam berpolitik, semua bisa diatur. Asalkan Bapak Senang (ABS).Saya salut juga dengan pak SBY, mau mendekati para lawan politiknya. Beliau nampaknya menginginkan, di periode kedua ini semua parpol berkoalisi dengan partai demokrat. Tak terkecuali golkar dan pdip. Dalam pemikiran pak SBY, nampaknya golkar dan PDIP perlu didekati agar kepemimpinan ke depan lebih baik, tanpa direcoki oleh oposisi, dan kita siap menghadapi globalisasi yang begitu cepat.
Namun, melihat gelagat itu, ada juga beberapa parpol koalisi dan juga pendukung pak SBY berang. Mereka menginginkan jabatan menteri dari kalangan yang telah berjasa mengantarkan pak SBY-Budiono ke kursi RI-1dan RI-2. Bagi mereka yang tak melakukan apapun untuk kemenangan pak SBY-Budiono, jangan harap mendapatkan kursi menteri. Begitulah pikiran mereka.
Bagi saya, jabatan menteri adalah amanah. Kita serahkan semuanya kepada pak SBY-Budiono untuk memilih para pembantunya. Kalau kemudian ada pendukung JK dan Mengawati menjadi menteri, jangan salahkan mereka. Sebab mereka telah berpikir panjang ke depan untuk kemajuan Indonesia yang lebih baik. LANJUTKAN!
Salam Blogger Kompasiana