Sama tapi Beda ........ Yang Satu agak Ketimuran ... sementara si SBY .... Ke Barat2an
Ketika Barack Obama mengambil alih kekuasaan dari George Bush tahun lampau, ekonomi Amerika Serikat bisa disebut sedang terjun bebas. Kini, meski banyak pengamat mengatakan ekonomi Amerika Serikat sudah mulai pulih, namun deretan angka-angka yang masih mengkhawatirkan membuat pemerintahan Obama terus membuat beragam kebijakan guna memastikan kinerja ekonomi terus menuju ke arah yang lebih baik
Di antara angka-angka yang masih buruk itu adalah tingkat pengangguran yang mencapai 10% serta tingginya defisit anggaran. Defisit anggaran belanja tahun lalu mencapai US$ 1,4 Triliun dan diharapkan sedikit menurun menjadi US$ 1,35 Triliun tahun ini, yang bila dilihat dari persentasenya terhadap Produk Domestik Bruto masih mendekati yang tertinggi sejak berakhirnya Perang Dunia II.
Dalam upayanya melawan Partai Republik yang menggambarkannya sebagai pemboros, dalam State of the Union, pidato tahunan Presiden di depan Kongres yang dijadwalkan berlangsung Rabu (27/01/2010) pukul 9 malam waktu Washington D.C., Presiden Obama diharapkan akan mengajukan pembekuan selama tiga tahun program-program belanja dalam negeri serta beragam langkah lain guna mengendalikan defisit anggaran.
Dalam sebuah kebijakan yang diniatkan sebagai lambang empati pemimpin terhadap penderitaan rakyatnya, Presiden Obama juga akan membekukan gaji sekitar 1.200 pejabat senior Gedung Putih serta pejabat politik lainnya dengan harapan akan dapat menghemat fiskal US$ 4 Juta pada 2011.
Apakah Presiden Obama akan berhasil memperbaiki perekonomian negerinya dengan beragam langkah tersebut, hanya waktu yang akan membuktikannya. Namun demikian, beragam langkah yang diambilnya itu terasa bak bumi dengan langit bila dibandingkan dengan yang terjadi di negeri kita, Indonesia.
Meski kondisi ekonomi Indonesia tak bisa dikatakan lebih mencorong dibandingkan Amerika Serikat, namun beragam kebijakan yang telah diambil Presiden Susilo Bambang Yudhoyono seolah hendak mengatakan bahwa tak sedikit pun krisis mampir ke Indonesia, dan karenanya tak ada gunanya berhemat. Apatah lagi mencoba berempati pada penderitaan rakyat kecil.
Lihatlah, belum lagi kering bibir para menteri mengucap sumpah jabatan, Pemerintah mengumumkan rencana kenaikan gaji Presiden, Wakil Presiden, Menteri, dan para pejabat negara lainnya. Para pejabat menekankan kelaikan kenaikan gaji bagi mereka dengan alasan telah 5 tahun gaji tak pernah naik serta rasa kepantasan bila dibandingkan dengan gaji pejabat negara lainnya. Sebuah alasan yang sangat absurd dan mengada-ada, bila diingat bahwa meski nominal gaji tak besar, namun bila ditambahkan dengan beragam tunjangan dan dana taktis yang mereka kuasai, maka jumlahnya pun membengkak menjadi sangat besar.
Pemerintah juga beralasan bahwa gaji pejabat negara secara rata-rata lebih rendah daripada gaji pejabat negara lain, tanpa menyebutkan negara lain yang dijadikannya perbandingan. Menjadi sangat tidak adil bila, misalnya, yang dijadikan rujukan adalah gaji pejabat negara Singapura atau Malaysia, yang menurut banyak parameter berada jauh di atas kita. Sebagai contoh, saat ini GDP per kapita kita hanya sebesar US$ 3,900 dan berada di urutan 155 dari 229 negara (Singapura urutan 9 dengan US$ 51,500, Malaysia peringkat 75 dengan US$ 15,200). Sedangkan dari peringkat negara terbersih dari korupsi, Indonesia lagi-lagi terpuruk di urutan 126 dari 180 negara yang disurvei (Singapura di peringkat 4, Malaysia di urutan 47).
Ketiadaan empati Pemerintah terhadap penderitaan rakyat kembali ditunjukkan dengan kebijakan pembelian mobil dinas para pejabat negara yang bernilai total Rp 126,8 Miliar atau Rp 1,6 Miliar per unit. Belum juga luka di hati rakyat mengering, kembali muncul berita renovasi pagar Istana Presiden dan Wakil Presiden sebesar Rp 22,8 Miliar. Dan seolah menjadi gong rangkaian kebijakan tanpa hati pada 100 hari Kabinet Indonesia Bersatu II, Pemerintah meminta persetujuan DPR bagi pembayaran uang muka tanda jadi pembelian pesawat kepresidenan senilai Rp 200 miliar.
Rangkaian berita di atas menyajikan contoh nyata sebuah peribahasa yang pernah kita pelajari saat kita duduk di bangku Sekolah Dasar dahulu, “Lain padang lain belalang; lain lubuk lain pula ikannya.” Di masa kini, barangkali kita dapat membuat sebuah padanan peribahasa baru, “Lain padang lain belalang; lain Obama lain pula SBY.”
Ketika Barack Obama mengambil alih kekuasaan dari George Bush tahun lampau, ekonomi Amerika Serikat bisa disebut sedang terjun bebas. Kini, meski banyak pengamat mengatakan ekonomi Amerika Serikat sudah mulai pulih, namun deretan angka-angka yang masih mengkhawatirkan membuat pemerintahan Obama terus membuat beragam kebijakan guna memastikan kinerja ekonomi terus menuju ke arah yang lebih baik
Di antara angka-angka yang masih buruk itu adalah tingkat pengangguran yang mencapai 10% serta tingginya defisit anggaran. Defisit anggaran belanja tahun lalu mencapai US$ 1,4 Triliun dan diharapkan sedikit menurun menjadi US$ 1,35 Triliun tahun ini, yang bila dilihat dari persentasenya terhadap Produk Domestik Bruto masih mendekati yang tertinggi sejak berakhirnya Perang Dunia II.
Dalam upayanya melawan Partai Republik yang menggambarkannya sebagai pemboros, dalam State of the Union, pidato tahunan Presiden di depan Kongres yang dijadwalkan berlangsung Rabu (27/01/2010) pukul 9 malam waktu Washington D.C., Presiden Obama diharapkan akan mengajukan pembekuan selama tiga tahun program-program belanja dalam negeri serta beragam langkah lain guna mengendalikan defisit anggaran.
Dalam sebuah kebijakan yang diniatkan sebagai lambang empati pemimpin terhadap penderitaan rakyatnya, Presiden Obama juga akan membekukan gaji sekitar 1.200 pejabat senior Gedung Putih serta pejabat politik lainnya dengan harapan akan dapat menghemat fiskal US$ 4 Juta pada 2011.
Apakah Presiden Obama akan berhasil memperbaiki perekonomian negerinya dengan beragam langkah tersebut, hanya waktu yang akan membuktikannya. Namun demikian, beragam langkah yang diambilnya itu terasa bak bumi dengan langit bila dibandingkan dengan yang terjadi di negeri kita, Indonesia.
Meski kondisi ekonomi Indonesia tak bisa dikatakan lebih mencorong dibandingkan Amerika Serikat, namun beragam kebijakan yang telah diambil Presiden Susilo Bambang Yudhoyono seolah hendak mengatakan bahwa tak sedikit pun krisis mampir ke Indonesia, dan karenanya tak ada gunanya berhemat. Apatah lagi mencoba berempati pada penderitaan rakyat kecil.
Lihatlah, belum lagi kering bibir para menteri mengucap sumpah jabatan, Pemerintah mengumumkan rencana kenaikan gaji Presiden, Wakil Presiden, Menteri, dan para pejabat negara lainnya. Para pejabat menekankan kelaikan kenaikan gaji bagi mereka dengan alasan telah 5 tahun gaji tak pernah naik serta rasa kepantasan bila dibandingkan dengan gaji pejabat negara lainnya. Sebuah alasan yang sangat absurd dan mengada-ada, bila diingat bahwa meski nominal gaji tak besar, namun bila ditambahkan dengan beragam tunjangan dan dana taktis yang mereka kuasai, maka jumlahnya pun membengkak menjadi sangat besar.
Pemerintah juga beralasan bahwa gaji pejabat negara secara rata-rata lebih rendah daripada gaji pejabat negara lain, tanpa menyebutkan negara lain yang dijadikannya perbandingan. Menjadi sangat tidak adil bila, misalnya, yang dijadikan rujukan adalah gaji pejabat negara Singapura atau Malaysia, yang menurut banyak parameter berada jauh di atas kita. Sebagai contoh, saat ini GDP per kapita kita hanya sebesar US$ 3,900 dan berada di urutan 155 dari 229 negara (Singapura urutan 9 dengan US$ 51,500, Malaysia peringkat 75 dengan US$ 15,200). Sedangkan dari peringkat negara terbersih dari korupsi, Indonesia lagi-lagi terpuruk di urutan 126 dari 180 negara yang disurvei (Singapura di peringkat 4, Malaysia di urutan 47).
Ketiadaan empati Pemerintah terhadap penderitaan rakyat kembali ditunjukkan dengan kebijakan pembelian mobil dinas para pejabat negara yang bernilai total Rp 126,8 Miliar atau Rp 1,6 Miliar per unit. Belum juga luka di hati rakyat mengering, kembali muncul berita renovasi pagar Istana Presiden dan Wakil Presiden sebesar Rp 22,8 Miliar. Dan seolah menjadi gong rangkaian kebijakan tanpa hati pada 100 hari Kabinet Indonesia Bersatu II, Pemerintah meminta persetujuan DPR bagi pembayaran uang muka tanda jadi pembelian pesawat kepresidenan senilai Rp 200 miliar.
Rangkaian berita di atas menyajikan contoh nyata sebuah peribahasa yang pernah kita pelajari saat kita duduk di bangku Sekolah Dasar dahulu, “Lain padang lain belalang; lain lubuk lain pula ikannya.” Di masa kini, barangkali kita dapat membuat sebuah padanan peribahasa baru, “Lain padang lain belalang; lain Obama lain pula SBY.”
Tidak ada komentar:
Posting Komentar